TULUNGAGUNG — PersatuanBangsa.com
Gelombang aspirasi dari akar rumput pendukung Partai Gerindra di daerah kembali bergulir. Kali ini, kelompok relawan Partai Gerindra arus bawah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, secara terbuka menyampaikan usulan agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak serta kapasitas mumpuni yang dimiliki Dasco di kancah nasional. Para relawan menilai, situasi pemerintahan saat ini membutuhkan sosok pemimpin pendamping yang tidak hanya piawai di panggung legislatif, tetapi juga memiliki wawasan luas lintas sektoral.
Selain kiprahnya yang menonjol sebagai pimpinan DPR RI dan elite partai, Sufmi Dasco Ahmad dikenal memiliki latar belakang karier yang beragam. Ia tercatat memiliki rekam jejak yang kuat di dunia akademisi, berpengalaman sebagai praktisi hukum, serta malang melintang di dunia usaha sebagai pengusaha. Kombinasi dimensi multidisiplin inilah yang dinilai membentuk kapasitasnya sebagai komunikator politik yang efektif dalam menjembatani berbagai kepentingan di tingkat elite nasional.
Menanggapi dinamika politik yang berkembang di daerahnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, memberikan konfirmasi dan pandangan positif.
Menurut Baharudin, dukungan yang mengalir dari para kader dan relawan akar rumput tersebut sangat beralasan jika melihat latar belakang dan kompetensi komprehensif yang dimiliki Sufmi Dasco.
”Memang benar kami melihat Bapak Sufmi Dasco memiliki rekam jejak yang kuat sebagai akademisi, praktisi hukum, pengusaha, serta komunikator politik lintas elite. Kepiawaiannya di panggung politik nasional ditopang oleh latar belakang multidisiplin yang jarang dimiliki politikus pada umumnya,”terangnya
Aspirasi yang disuarakan oleh para relawan di Tulungagung ini diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif bagi jajaran pimpinan partai di tingkat pusat dalam memetakan figur-figur potensial untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Kendati demikian, mekanisme penentuan dan pengusulan calon Wakil Presiden tetap tunduk sepenuhnya pada koridor konstitusional, serta memerlukan pertimbangan matang melalui kesepakatan di tingkat elite koalisi dan pimpinan tertinggi partai politik.
(Red)
