Trenggalek, – PersatuanBangsa.com
Warga Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo mengeluhkan persoalan infrastruktur mulai dari perbaikan jalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan drainase, hingga penguatan fasilitas pendidikan dan keagamaan, serta bantuan sosial (Bansos) kepada Wakil Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Murkam, saat menggelar reses. Jumat (13/11/26)
Reses yang berlangsung di kompleks MI Sawahan II itu dihadiri sekitar 65 warga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Reses DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 untuk periode jabatan 2024–2029.
Murkam mengatakan,Melalui kegiatan ini, kami bisa bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan, keluhan, maupun usulan warga bisa disampaikan secara terbuka.
Sejumlah persoalan pembangunan lingkungan mendominasi aspirasi yang muncul dalam dialog tersebut. Warga menginginkan peningkatan kualitas jalan desa melalui pengaspalan maupun perbaikan jalan lingkungan. Selain itu, mereka mengusulkan pemasangan PJU agar akses jalan lebih terang, terutama pada malam hari.
Kebutuhan pembangunan lainnya meliputi pavingisasi, saluran drainase, serta pembangunan talut dan tembok penahan jalan maupun tebing (TPJ/TPB). Infrastruktur penahan tersebut dinilai diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan jalan maupun longsor di sejumlah titik.
Murkam mengatakan, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan akses jalan, tetapi juga menyangkut fasilitas umum yang menunjang aktivitas sehari-hari.
“Banyak hal terkait infrastruktur yang disampaikan warga. Tidak hanya jalan dan penerangan, tetapi juga drainase, paving, hingga kebutuhan pembangunan sarana pendidikan dan tempat ibadah,” jelasnya.
Aspirasi di sektor pendidikan dan keagamaan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Masyarakat mengusulkan rehabilitasi sejumlah bangunan, mulai dari ruang kelas TK, PAUD, RA, MI, SD, hingga madrasah diniyah. Perbaikan musala dan masjid juga masuk dalam daftar kebutuhan yang disampaikan warga.
Di luar persoalan pembangunan fisik, warga turut menyoroti dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM berharap adanya perhatian untuk membantu pengembangan usaha mereka. Sementara sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga dinilai membutuhkan dukungan karena menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat setempat.
Persoalan pelayanan sosial tak luput dari pembahasan. Warga menyampaikan keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial yang dinilai perlu lebih tepat sasaran. Mereka juga mempertanyakan pengelompokan data berdasarkan desil kemiskinan serta persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Selain itu, mekanisme dan regulasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) turut menjadi hal yang ingin diketahui masyarakat.
Seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapat perhatian, sebab kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada pembangunan sarana dan prasarana.
“Selain kebutuhan pembangunan, ada pula aspirasi mengenai pengembangan UMKM serta sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Persoalan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS Kesehatan juga disampaikan masyarakat kepada kami,” ungkapnya.
Antusiasme warga dalam menyampaikan usulan tetap terlihat meskipun Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai menerapkan kebijakan penghapusan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada 2026. Menurut Murkam, kebijakan tersebut tidak semestinya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Kegiatan reses tetap menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan untuk mengawal kebutuhan warga dalam pembahasan maupun perencanaan pembangunan daerah.
“Walaupun Pokir DPRD di Kabupaten Trenggalek dihapus mulai 2026, warga tetap bersemangat menyampaikan aspirasinya. Kami tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan maupun persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.
Menjelang akir kegiatan tak lupa membagikan paket sembako kepada warga yang hadir. Bantuan tersebut disalurkan melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. H. A. Iman Sukri, M.Hum., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.
Beragam masukan dari warga Sawahan itu selanjutnya menjadi catatan bagi Murkam untuk ditindaklanjuti melalui fungsi dan tugas legislatif. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan pembangunan serta perhatian terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
(Red)
