JAKARTA, PersatuanBangsa.com
Rangkaian kasus sengketa pemberitaan ini bermula saat awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026.
Kedatangan itu untuk meminta klarifikasi dan hak jawab terkait dugaan pembuatan paspor ganda anak di bawah umur berinisial GI, yang paspor lamanya masih aktif hingga 2027 namun diduga telah diterbitkan paspor baru untuk dibawa ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung selaku pemegang hak asuh sah.
Dugaan tersebut berpotensi melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pasal pemalsuan dokumen KUHP. Namun awak media justru dihadapkan pada sikap defensif Darussalam yang mengaku partner kerja Danny. Ia menyebut persoalan itu urusan pribadi bukan urusan kantor, menyampaikan Danny sedang berada di Singapura, hingga mempertanyakan legalitas jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan, padahal kerja wartawan dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Upaya konfirmasi kedua pada 7 Juni 2026 kembali buntu. Pihak keamanan yang mengaku penyambung lidah manajemen menghalangi wartawan, mempertanyakan surat tugas, dan meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor melainkan dialihkan ke rumah kediaman Danny.
Puncaknya pada 14 Agustus 2026, ratusan jurnalis dari Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower. Mereka menuntut Dewan Kehormatan PERADI memecat oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi dan ancaman terhadap belasan wartawan yang dinilai melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
Dalam aksi tersebut, warga bernama OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin atas dugaan manipulasi data sejak perceraian 2021 dengan Danny Septriadi Djayaprawira yang membuat perceraiannya diputus verstek tanpa panggilan patut hingga KTP dan KK-nya berubah, serta pemblokiran sepihak sertifikat rumah warisan ayahnya yang sudah inkracht sebagai harta bawaan OLH berdasarkan Putusan Perkara Nomor 222 hingga kasasi MA berdasarkan data BPN Jakarta Utara 12 Juni 2025.
Awak media dua kali mencoba konfirmasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower Jakarta saat ia hadir menjalani Sidang Etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI, yakni pada sidang pertama dan pada 26 Agustus 2026. Pada kedua kesempatan itu, Iki Dulagin disebut kabur dan tidak mau menemui awak media untuk konfirmasi demi pemenuhan cover both side.
Dalam sidang kedua, OLH hadir menyerahkan bukti dokumen yang dicatat majelis, sementara Ketua Majelis meminta Iki mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan keluar dari ruang sidang dengan agenda lanjutan penyerahan surat pengunduran diri dan KTA.
Sebagai kelanjutannya, Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia selaku Kuasa Hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., bersama perwakilan manajemen media Majalah CEO Soedarto Rimbun dan tujuh perwakilan Tim Kuasa Hukum dan Insan Pers, mendatangi Gedung Dewan Pers di Jakarta untuk audiensi resmi terkait aduan dan sengketa pemberitaan yang menimpa sejumlah media daring. Mereka akhirnya diterima Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan.
Dalam pertemuan itu, Tim Kuasa Hukum mempertanyakan objektivitas pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers, ada tidaknya Berita Acara Pemeriksaan yang melibatkan redaksi, hingga kesiapan Dewan Pers membuka kembali pemeriksaan jika ada bukti baru atau novum. Mereka memaparkan fakta konfirmasi berulang melalui surat resmi pada 19 Mei 2026 ke Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, dan 7 Juni 2026, namun pihak pengadu menolak menemui wartawan. Lemens menjelaskan pengadu tidak memberikan hak jawab sehingga sudah clear tidak wajib dilayani, yang dibenarkan Abdul Manan bahwa hak jawab hanya wajib dilayani apabila pengadu benar-benar mengirimkan hak jawabnya dan konfirmasi harus dibuktikan.
Tim Kuasa Hukum juga menyerahkan bukti screenshot percakapan WhatsApp berisi dugaan ancaman dan intimidasi dari oknum yang mengaku utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira serta modus mendatangi jurnalis agar berita dihapus atau take down. Abdul Manan menyarankan intimidasi tersebut dilaporkan resmi ke Bareskrim Polri dengan tembusan ke Dewan Pers, yang dikonfirmasi telah dilayangkan pada Agustus lalu.
Melalui audiensi ini, LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang diintimidasi dan memeriksa seluruh bukti baru secara objektif dan berimbang demi tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia.
(Jhon P.)
