Aceh – PersatuanBangsa.com
Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bungong Lam Jaroe, Zulfadli, S.Sos.I.MM, melontarkan pernyataan tajam mengenai struktur kekuasaan dan praktik politik di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa musuh sejati bagi LSM, wartawan yang berintegritas, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jujur adalah pejabat eksekutif, legislatif, pejabat ASN yang menyalahgunakan wewenang, serta tim sukses partai politik.
Menurut Zulfadli, partai politik saat ini telah berubah menjadi “sarang penyamun uang negara”. Untuk bisa menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, seseorang harus mengeluarkan biaya yang luar biasa besar. Konsekuensinya, setelah dilantik, prioritas utama mereka adalah mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dan mencari keuntungan lebih untuk membiayai kelangsungan hidup partai serta kampanye di masa mendatang.
“Rakyat Indonesia harus tahu bahwa para pejabat eksekutif dan legislatif itu sejatinya adalah pekerja partai. Tugas utama mereka adalah mencari uang demi keperluan partai. Jika mereka dianggap bandel atau tidak mau patuh pada perintah partai, maka pendiri partai akan menggantikan mereka bahkan sebelum masa jabatan habis,” tegas Zulfadli.
Oleh sebab itu, Zulfadli mengingatkan masyarakat agar tidak berharap terlalu banyak kepada para pemimpin hasil partai politik. “Setelah duduk di kursi kekuasaan, telinga mereka lebih peka mendengar suara pendiri partai daripada jeritan suara rakyat. Selama puluhan tahun, rakyat Indonesia sebenarnya terus-menerus ditipu oleh sistem partai politik, namun sayangnya banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme politik yang sebenarnya berjalan di negara ini,” tambahnya.
Beliau menambahkan bahwa kehancuran negara ini bersumber dari kerjasama jahat antara pejabat eksekutif dan legislatif yang kemudian dibantu oleh oknum pejabat ASN, TNI, dan Polri. “Ini adalah pertanyaan mendalam. Mengapa demikian? Karena eksekutif dan legislatif tidak bisa mencuri uang negara sendirian. Mereka harus menggunakan celah program dan proyek. Di sinilah peran oknum pejabat ASN, TNI, dan Polri sebagai pelindung di lapangan agar pencurian tersebut berjalan lancar dan aman dari gangguan hukum atau pengawasan,” jelasnya.
Alasan utama mereka merampas uang negara melalui berbagai program dan proyek adalah biaya pendirian, perawatan partai yang sangat mahal, serta kewajiban menutupi modal kampanye yang sangat besar.
Kesimpulan Zulfadli:
Ada dugaan yang sangat kuat bahwa yang sebenarnya menghancurkan sendi-sendi negara ini adalah partai politik itu sendiri, beserta eksekutif, legislatif, menteri, dan seluruh pejabat ASN, pejabat Polri, serta pejabat TNI yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan politik demi keuntungan pribadi.
“Rakyat harus sadari bahwa banyak pejabat di lingkungan ASN, Polri, dan TNI lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat dan bawahannya. Ini bukan sekadar teori, melainkan fakta yang saya lihat langsung di lapangan selama memimpin lembaga swadaya masyarakat ini,” ujarnya dengan nada tegas.
Di akhir pernyataan kritisnya, Zulfadli menyentil sikap pemerintah pusat. “Mengapa Presiden Prabowo terkesan membenci LSM dan Wartawan? Jawabannya sederhana: karena keberadaan kami dan pers yang kritis mengganggu jalannya pekerjaan kotor para eksekutif dan legislatif,” pungkas Zulfadli, S.Sos.I.MM dengan lugas.
(Zal)
