Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Rapat bahas rancangan peraturan daerah (raperda) Perubahan APBD, Komisi III DPRD Trenggalek paparkan kondisi fiskal saat ini kecil, di Ruang rapat DPRD Trenggalek, Selasa (6/8/24)
Ketua Komisi III Pranoto mengatakan, pelaksanaan kegiatan P-APBD Trenggalek harus sesuai kebutuhan bukan keinginan. Hal itu memilah antara prioritas dan non prioritas untuk anggaran.
Karena anggaran fiskal kita saat ini kecil, maka diminta jangan melakukan keinginan semata, namun harus sesuai kebutuhan RPJMD.
Serta semua sudah jelas, Dari rencana dan rancangan harus memenuhi target di akhir tahun ini. Dari beberapa evaluasi, maka komisi memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan.
Komisi memberi rekomendasi misal tentang realisasi program yang ada di pembangunan, karena ada pemangkasan dan perlu di tindak lanjuti jika melihat proses tahun berjalan.
Contoh, penggunaan advokasi dengan indikator target yang malah menurun, karena tidak bisa di laksanakan dan dilakukan. Pastinya itu, belum sama sekali di laksanakan, maka agar pelaksanaan di tunda untuk mensupport kegiatan lainnya.
“ada Juga pada PUPR hanya ada tambahan Rp 4 miliar saja, dan itu tidak masuk akal karena melihat kondisi di lapangan sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Seperti temuan dari eksekutif atau legislatif dalam hal infrastruktur yang rusak, itu yang seharusnya di jadikan prioritas kebutuhan.
Karena, seyogyanya lebih dari itu untuk penambahan anggaran pada PUPR karena memang sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk pengurangan pada kegiatan yang belum prioritas harus dilakukan.
“Minimal anggaran penambahan sebesar Rp 24 miliar, jika hanya Rp 4 miliar itu hanya untuk emergensi saja,”tutupnya
(Ag)
