Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Kebijakan penghematan anggaran di Kabupaten Trenggalek tidak hanya menyasar eksekutif. DPRD Trenggalek juga ikut mengetatkan belanja dengan memangkas penggunaan anggaran kunjungan kerja (kunker) hingga tersisa 30 persen dari plafon yang tersedia. Kamis (27/8/26)
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan,Kami menerapkan efisiensi ketat, Anggaran DPRD sebenarnya tidak berkurang, tetapi kami mengalihkan alokasi dana perjalanan dinas untuk membiayai pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan program prioritas lainnya.
Strategi penghematan Dana menyentuh urusan teknis operasional sekretariat. DPRD Trenggalek mempersempit belanja pemeliharaan gedung dan hanya memprioritaskan fasilitas yang mengalami kerusakan parah.
“Kami mempersempit alokasi pemeliharaan gedung di DPRD. Petugas kami minta menghitung kebutuhan secara rinci. Sebagai contoh, jika ada lampu yang mati, petugas menghitung per biji dan menggantinya seadanya saja,” terangnya.
Dewan juga memangkas anggaran konsumsi rapat. Pimpinan DPRD mengganti menu makan besar dengan kudapan ringan.
“Kami sudah menghapus alokasi makan besar. Sekarang kami hanya menyediakan snack ringan. Kami memangkas hal-hal kecil seperti ini semaksimal mungkin,” tegas Doding.
“Pemerintah daerah tidak memotong anggaran DPRD. Kami sekadar memindahkan alokasi dana dari program yang kurang mendesak ke program yang menjadi skala prioritas,” jelasnya.
Pergeseran anggaran itu memberi ruang bagi DPRD untuk memperkuat fungsi pembentukan Perda sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemkab Trenggalek.
Pimpinan DPRD memberikan perhatian khusus terhadap pos kunjungan kerja. Doding mengakui anggota dewan tetap membutuhkan kunker untuk menjalankan fungsi pengawasan di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat menyerap aspirasi masyarakat hingga pelosok desa dan kecamatan.
“Anggota dewan tetap membutuhkan kunker karena mekanisme pengawasan mewajibkan mereka turun langsung ke lapangan,” katanya.
Namun, pimpinan dewan meminta anggota tidak menggunakan seluruh alokasi dana kunker yang tersedia.
“Kami menekan penggunaan dana tersebut. Anggota DPRD hanya menyerap 30 persen dari total alokasi anggaran kunker yang tersedia,” ungkapnya
Adapun dengan kebijakan tersebut bukan sekadar wacana baru. DPRD Trenggalek sudah menerapkan pola penghematan anggaran kunker selama beberapa tahun terakhir.
“Seluruh anggota DPRD Trenggalek hanya menggunakan 30 persen dari hak anggaran kunker mereka. Kebijakan ini sudah kami jalankan sejak lama sebagai komitmen efisiensi,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi DPRD Trenggalek menunjukkan upaya lembaga legislatif memangkas biaya operasional. Dewan menekan perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, hingga konsumsi rapat agar anggaran daerah dapat mengalir ke program yang lebih prioritas dan berdampak bagi masyarakat.
(Red)
