Jakarta, PersatuanBangsa.com
Sejumlah kelompok massa mulai mempersiapkan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Sejak Rabu (26/8), massa terlihat mulai menyiapkan atribut aksi dan mengumpulkan logistik untuk kebutuhan demonstrasi. Beragam tuntutan akan dibawa kelompok-kelompok yang berencana turun ke kawasan parlemen.
Dilansir awak media, puluhan orang terlihat membuat spanduk menggunakan kain putih dan cat semprot. Sejumlah pesan dan tuntutan aksi mulai dituliskan pada kain tersebut.
Atribut Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) turut terlihat di lokasi. Selain itu, terdapat pula atribut Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) dan tulisan “No Viral No Justice”. Sejumlah kelompok massa mulai mempersiapkan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Sejak Rabu (26/8), massa terlihat mulai menyiapkan atribut aksi dan mengumpulkan logistik untuk kebutuhan demonstrasi. Beragam tuntutan akan dibawa kelompok-kelompok yang berencana turun ke kawasan parlemen.
Dilansir Antara, puluhan orang terlihat membuat spanduk menggunakan kain putih dan cat semprot. Sejumlah pesan dan tuntutan aksi mulai dituliskan pada kain tersebut.
Atribut Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) turut terlihat di lokasi. Selain itu, terdapat pula atribut Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) dan tulisan “No Viral No Justice”.Dua Tuntutan Massa dari Pati
Masyarakat Pati yang tergabung dalam AMPB membawa dua tuntutan utama dalam aksi 27 Agustus.
Koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut tuntutan tersebut mencakup “pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman mati bagi koruptorSelain AMPB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM juga berencana menggelar aksi.
Aliansi tersebut terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka mengusung tagar #Merebut Kembali Indonesia dan membawa 10 tuntutan dengan cakupan isu yang lebih luas.Sepuluh Tuntutan GERAM dalam Demo 27 Agustus Aliansi GERAM membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu politik, ekonomi, layanan publik, hingga perlindungan pekerja.
Pertama, mereka menuntut agar Prabowo-Gibran diadili atas sejumlah kebijakan yang mereka persoalkan, termasuk terkait isu militerisme, demokrasi, dan ketimpangan ekonomi.
Kedua, GERAM menuntut penghentian KDMP dan MBG serta evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Ketiga, massa menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat. Mereka mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Keempat, GERAM menuntut pendidikan dan kesehatan yang gratis, ilmiah, dan berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi kampus serta pemangkasan anggaran layanan dasar.
Kelima, tuntutan menyasar pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan kesejahteraan buruh, termasuk jaminan upah layak bagi pekerja.
Keenam, GERAM meminta bencana di Sumatra dan NTT ditetapkan sebagai bencana nasional, disertai mobilisasi bantuan nasional dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Ketujuh, massa menuntut penguatan perlindungan bagi pekerja rumah tangga melalui regulasi yang menjamin perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi.
Kedelapan, GERAM menuntut demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon. Mereka menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta mendorong penguatan supremasi sipil.
Kesembilan, aliansi tersebut meminta penghentian kriminalisasi aktivis dan pembebasan tahanan politik.
Kesepuluh, GERAM menuntut penyitaan seluruh aset hasil korupsi. Mereka meminta aset tersebut dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Dengan beragam tuntutan tersebut, aksi 27 Agustus membawa sejumlah isu politik, ekonomi, sosial, dan perlindungan hak masyarakat. Massa di jadwalkan menyampaikan aspirasi mereka di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Unjuk rasa Agustus 2026 di Indonesia adalah rangkaian unjuk rasa yang terjadi selama Bulan Agustus 2026. Di awal bulan, isu yang diangkat lebih beragam dan terkait masalah lokal di masing-masing daerah. Di Jakarta, aksi dimulai dengan protes atas tuntutan publik yang terus diabaikan sejak Bulan Juni, di Bali dan Kuningan dengan protes atas pelecehan atas profesi jurnalis, dan di Jayapura, Papua untuk memprotes krisis keamanan dan kemanusiaan. Khusus di Papua, muncul tuntutan untuk melakukan referendum.
Sementara itu di Bali dan Kuningan, muncul tuntutan agar Prabowo meminta maaf dan menarik ucapan pelabelan Londo Ireng. Demonstrasi ini tercatat dimulai bersamaan oleh Poros Pemuda Peduli Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Jakarta, KNPB di Papua, dan berbagai kelompok jurnalis. Titik demonstrasi kemudian menyebar ke beberapa kota seperti Jakarta, Banda Aceh, Makassar, Timika, Nabire, Sorong, Gowa, Medan, Surabaya, Palembang, Ambon, Lampung Tengah, Pati, Merauke, Tangerang, Asahan, Mandalika, Belitung Timur, Kupang, Halmahera Utara, Kutai Kartanegara, Samarinda sampai Lombok dengan isu lokal masing-masing.
DI luar itu, protes atas harga ayam dan telur juga terjadi secara serentak di beberapa titik di Indonesia, antara lain Boyolali, Kendal, Temanggung, Wonosobo, Pati, Batang, Pekalongan, Magelang, dan Makassar.
Isu besar demonstrasi baru muncul pada tanggal 18 Agustus 2026, yaitu “Merebut Kemerdekaan”, yang diinisiasi oleh BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional.
Rencana demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis, 27 Agustus 2026, membuat Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negaranya.Dalam peringatan yang diterbitkan Rabu, 26 Agustus 2026, Kedubes AS menyebut demonstrasi kemungkinan digelar di sejumlah daerah. Di Jakarta, salah satu lokasi yang diperkirakan menjadi pusat aksi adalah Kompleks DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat.
Aksi di kawasan tersebut diperkirakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Demonstrasi berpotensi meningkatkan jumlah personel kepolisian, memicu penutupan jalan, serta menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi.
Kedubes AS mengingatkan situasi demonstrasi dapat berubah dengan cepat, meskipun aksi awalnya berlangsung damai. “Setiap demonstrasi, bahkan yang dimaksudkan untuk damai, dapat meningkat dan berubah menjadi kekerasan,” kata Kedubes AS dalam peringatannya.
Karena itu, warga AS di Indonesia diminta menghindari Kompleks DPR/MPR dan lokasi lain yang menjadi tempat demonstrasi. Mereka juga disarankan menjauhi kerumunan dan tidak mendekati aksi unjuk rasa.
Warga AS diminta memantau pemberitaan media lokal untuk mengikuti perkembangan terbaru. Mereka juga disarankan menyediakan waktu perjalanan lebih lama karena kemungkinan adanya penutupan jalan atau perubahan arus lalu lintas.
Selain itu, Kedubes AS meminta warganya mengikuti arahan aparat setempat dan terus memperhatikan kondisi di sekitar mereka. Untuk mendapatkan bantuan, warga AS di Jakarta dapat menghubungi Kedutaan Besar AS melalui nomor +62-21-5083-1000 atau email [JakartaACS@state.gov] (mailto JakartaACS@state.gov).
Kedubes AS juga meminta warganya mengikuti informasi keamanan terbaru dan mendaftarkan diri dalam Smart Traveler Enrollment Program (STEP) untuk menerima pembaruan mengenai kondisi keamanan selama berada di Indonesia.
(Johanes P.)
