Masyarakat Jatim Tuntut Khilafatul Muslimin Di Bubarkan

Surabaya,PersatuanBangsa.com

Sekitar 300 massa yang menamakan diri Gabungan Arek Suroboyo dan Gerakan Anti Khilafah Radikalisme (GAS GAS) Jatim melakukan unjuk rasa menolak keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin, di depan gedung DPRD Provinsi, senin (06/6/2022)

GAS GAS Jatim membawa tiga tuntutan utama yakni yang pertama mendesak pemerintah agar segera membubarkan, menindak dan melarang kelompok Khilafatul Muslimin dari Negera Indonesia.

Meminta kepada pemerintah bersama Polri sebagai garda penjaga kedaulatan NKRI segera mengambil sikap atas adanya kelompok khilafah yang tidak sesuai dengan idiologi Pancasila maupun UUD 1945. Dan yang ketiga memberikan peringatan dalam kurun waktu tidak terlalu lama belum ada tindakan pemerintah terhadap kelompok Khilafatul Muslimin maka kami akan mengambil sikap dengan cara paksa di kantor-kantor kelompok Khilafah ini.

“Segera bubarkan kelompok khilafatul muslimin dan segera lakukan tindakan hukum karena Khilafatul Muslimin mencederai UUD 1945 dan Pancasila,”ucapnya

Massa aksi kemudian diterima untuk audensi
dengan 8 orang perwakilan dan diterima oleh H. M. Ashari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Partai Nasdem.

Menanggapi tuntutan massa aksi H. M. Ashari memberikan respon sepakat bahwa apapun alasannya khilafah itu tidak boleh ada di Negara Indonesia.

“Saya sangat senang dengan kelompok atau ormas yang sangat semangat dalam memperjuangkan NKRI,”ungkapnya

oleh karena itu Ashari meminta kepada pihak keamanan dalam hal ini Polri agar segera dilakukan penindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang selalu ingin merubah Ideologi Bangsa Indonesia.

“nanti akan kami bikinkan surat dan distribusikan ke Polda, Polres dan beberapa Ormas yang ada di forum hari ini” terangnya

Herry Pujianto perwakilan GAS GAS Jatim yang juga aktivis Arek Jogo Suroboyo mengepresiasi pernyataan dari Ashari tersebut. Ia berharap semua elemen bersama-sama birsenergi untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

“kita sepakat menolak adanya khilafah karena tidak sesuai dengan UUD dan Pancasila.”tutupnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *