Blitar, PersatuanBangsa.com
Rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar memanas saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025. Meski indikator makro ekonomi terlihat positif, DPRD menilai ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengungkapkan pihaknya telah merumuskan sedikitnya 20 rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Ada sekitar 20 poin yang memang harus itu urgent dan segera ditinggalkan oleh pemerintahan,” ungkapnya, Sabtu (25/4/2026).
Secara data, capaian ekonomi Kabupaten Blitar memang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen, angka kemiskinan turun menjadi 7,57 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,43.
Namun, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Kritik paling tajam diarahkan pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang mencapai Rp393,98 miliar atau sekitar 14 persen dari total anggaran.
Di sisi lain, pendapatan daerah mampu melampaui target hingga 103,9 persen, tetapi realisasi belanja hanya menyentuh 89,3 persen. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD menilai rendahnya serapan belanja, khususnya pada belanja modal, berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Tak hanya soal anggaran, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. DPRD menilai angka anak tidak sekolah (ATS) masih tinggi, serta terdapat ketimpangan bantuan antara sekolah umum dan madrasah yang perlu segera diselesaikan.
Di sektor kesehatan, keterbatasan tenaga medis spesialis dan fasilitas yang belum memadai dinilai menjadi persoalan mendasar yang belum tertangani optimal.
Selain itu, proyek strategis seperti pembangunan cold storage di wilayah Blitar Selatan yang diharapkan mampu mendorong ekonomi nelayan, disebut hingga kini belum terealisasi.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Blitar, Rijanto, menyatakan menerima seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi.
“Saya kira catatan dari DPRD sangat bagus untuk fungsi kontrol. Namun harus diakui, kondisi keuangan saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Rijanto menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi menjadi salah satu faktor belum optimalnya sejumlah program pembangunan. Ia juga berkomitmen menjadikan rekomendasi DPRD sebagai dasar untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan tambahan pendanaan.
DPRD sendiri mendorong perubahan arah kebijakan pembangunan, dari yang berorientasi proyek fisik menuju penguatan struktur ekonomi berbasis hilirisasi agroindustri serta digitalisasi pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan besarnya SiLPA yang masih mengendap, DPRD menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan statistik.(Gus)
