Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Rapat kerja dengan dinas perindustrian dan ketenagakerjaan atau disperinaker, komisi II DPRD Trenggalek, evaluasi rencana kerja yang akan dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 tekankan perencanaan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Rabu (13/11/24)
Ketua Komisi 2 DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan bahwa, pihaknya menyoroti sejumlah program Disperinaker yang membutuhkan rasionalisasi agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat
Kami melakukan rapat kerja untuk mencermati rencana kerja Disperinaker tahun 2025. Ada beberapa hal yang kami temukan dan perlu dirasionalisasi. Kami ingin rencana ini dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.
Salah satu temuan yang disoroti adalah anggaran untuk kegiatan pelatihan kerja, yang belum sebanding antara anggaran yang dihabiskan dan manfaat yang dihasilkan.
“ada anggaran pelatihan kerja yang mencapai sekitar Rp 70 juta, tetapi anggaran pokoknya hanya sekitar Rp 5 Juta Rupiah. Sementara itu sisanya anggaran umum yang tidak langsung dinikmati masyarakat,” ujarnya
Kami berharap,perencanaan tahun depan dapat diperbaiki agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat benar-benar memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar program ini dirancang ulang sehingga bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam RAPBD 2025, sehingga program-program yang diusulkan lebih realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat Trenggalek.
“Kami sangat mendukung program program pelatihan kerja, namun anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok yang bisa dinikmati masyarakat, bukan sekedar sesuai keinginan saja,” pungkasnya
(Ag)
