Tulungagung, PersatuanBangsa.com
DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung adakan rapat paripurna bahas pengasahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026,di Gedung Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (16/9/2026).
Ketua DPRD Tulungagung Drs. Marsono, S.Sos. mengatakan, pengesahan APBD-P disertai 12 rekomendasi strategis Badan Anggaran DPRD yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Dalam APBD-P 2026, total belanja daerah ditetapkan mencapai Rp3,468 triliun, atau meningkat sekitar Rp234,94 miliar dibanding APBD murni.
Di sisi lain, pendapatan daerah justru turun Rp23,94 miliar menjadi Rp2,991 triliun. Selisih kebutuhan anggaran tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp477,64 miliar.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemangkasan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp29,9 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian, alokasi anggaran tersebut tersisa sekitar Rp311,2 miliar.
“Infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemangkasan ini harus dijelaskan secara terbuka oleh eksekutif. Jangan sampai program prioritas justru terhambat,”terangnya
Anggota Banggar DPRD Tulungagung Sofyan Heryanto, S.H. juga meminta Dinas PUPR segera menuntaskan proses tender Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dari APBD murni yang masih dalam tahap lelang.
DPRD juga meminta adanya rincian kalkulasi pemenuhan mandatory spending infrastruktur 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD menyoroti anggaran Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp8,21 miliar. Pemkab diminta memastikan anggaran tersebut mampu meningkatkan cakupan kepesertaan JKN hingga di atas 90 persen.
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian, termasuk standarisasi teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M. mengatakan penyusunan APBD-P 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
Delapan fokus pembangunan tersebut meliputi perluasan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hilirisasi sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan lingkungan dan ketahanan bencana.
Rapat paripurna berlangsung lebih dari tiga jam dan sempat diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan terkait pembahasan anggaran infrastruktur. Sidang berlangsung kondusif hingga palu pengesahan diketok sekitar pukul 12.30 WIB.
Pemkab Tulungagung selanjutnya harus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan rekomendasi DPRD.
(Red)
