Trenggalek,PersatuanBangsa.com
DPRD Trenggalek Mengelar Rapat Paripurna terkait penyampaian penjelasan LKPJ Bupati Trenggalek akhir tahun anggaran 2021 dan pembentukan panitia khusus di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin(28/03/2022)
Mochamad Nur Arifin Selaku Bupati Trenggalek mengatakan,bahwa LKPJ di tahun 2016-2019 berjalan normal dan di tahun 2021 ini dengan adanya covid 19 ada beberapa indikator seperti kemiskinan dan lain sebagainya dan itu yang membuat tidak bisa tercapai dan ini tidak hanya di trenggalek saja.
“Sesuai Perintah dari Presiden ,bahwa 40 persen dari anggaran APBD harus di belanjakan kepada produk buatan dalam negeri .dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat mencapai 1,7 persen sampai tahun berikutnya ,tanggal 31 Mei presiden menargetkan secara nasional .harus ada transaksi kurang lebih 400 triliyun untuk produk barang dalam negeri,”ungkapnya
Dengan melakukan inisiasi seperti memakai seragam,dengan produk buatan lokal dan sebagainya. dengan produk-produk itu yang perlu,kita dorong
“Sedangkan indikator yang dulu ada 12 seperti, indeks kwalitas lingkungan hidup dan indeks kelayakan inflastruktur. dan akan di jadikan satu menjadi indeks kota hijau.dengan penyesuaian indikator yang baru seperti,indeks pembangunan ekonomi inklusif dan sudah masuk di RPJMD yang baru,”tuturnya
Doding Rahmadi,ST. Selaku Wakil Ketua DPRD menambahkan,LKPJ Bupati tahun 2021 dengan target 3 bulan terakhir, dan akan kami tindak lanjuti dengan membentuk pansus di LKPJ,dan sudah ada 4 pansus yang terbentuk dengan keputusan rapat pimpinan kemarin, di tetapkan LKPJ di pansus 4 dalam jangka waktu 1 bulan
“Adapun kendalanya LKPJ di tahun 2021, masih banyak covid 19 yang masuk disitu. dan ada 12 indikator yang di sampaikan oleh bupati, yang bisa naik dan turun seperti,pengangguran,dan kemiskinan yang naik 2 persen dan ada faktor lain seperti ekonomi,yang masih 3,65 persen dengan target 5 persen pertumbuhan,”tutupnya (Ag)
