Trenggalek – PersatuanBangsa.com
Mahasiswa GMNI Trenggalek mendatangi gedung DPRD Trenggalek, Mereka menyampaikan aspirasi dalam agenda audiensi bersama Komisi IV terkait dugaan kecurangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Malang, atau Polkesma, Kampus tersebut memiliki cabang di Trenggalek. Senin (15/08/24)
Menurut informasi di lapangan GMNI Trenggalek mendapat laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan tersebut, yangmana untuk jurusan D3 Keperawatan,Yakni ada pendaftar dari lulusan SMK umum yang lolos tahap seleksi administrasi, Padahal, yang bisa mendaftar jurusan tersebut, hanya lulusan SMK Kesehatan ataupun SMA.
Ketua GMNI Mochammad Sodiq Fauzi mengatakan, Dari aduan masyarakat yang kami terima itu, anak (pendaftar mahasiswa baru di Polkesma, Red) yang lulusan SMK umum bisa lolos administrasi. Padahal sudah jelas dibiodata mereka (pendaftar, Red) bahwasanya mereka itu anak lulusan SMK umum atau non kesehatan.
Tidak hanya itu,GMNI Trenggalek juga mendapat dugaan kecurangan lain. Yakni ketika pendaftar masuk tahap tes kesehatan. Pendaftar diduga mendapat intimidasi saat tes tersebut.
“Di tes inilah yang membuat kami geram. Bahwasanya diproses tes kesehatan itu ada proses intimidasi oleh salah satu panitia pelaksanaan tes atau salah satu dosen di sana (Polkesma, Red),”ungkapnya
“Waktu pendaftar mau masuk ke tempat tes, salah satu panitia tersebut mengatakan kepada pendaftar, bahwa dia itu tidak mungkin lolos karena kamu bukan lulusan SMA atau tingkat kesehatan,” imbuhnya.
Berdasar dugaan kecurangan itu, GMNI Trenggalek wadul ke legislatif, Organisasi mahasiswa itu mempertanyakan, mengapa masih ada lulusan SMK umum bisa lolos administrasi, Padahal sudah jelas, hanya diperbolehkan dari SMK Kesehatan ataupun SMA.
Terlebih, pendaftar juga masih harus membayar sejumlah uang untuk keperluan tes lainnya. “Dia (pendaftar, Red) mau melakukan tes kesehatan masih membayar Rp 200 ribu. Untuk Simama dia membayar Rp 300 ribu.
GMNI Trenggalek juga menyayangkan pihak Polkesma tidak hadir dalam audiensi tersebut, Merasa mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan saat audiensi, GMNI Trenggalek bakal gelar aksi susulan.
“Kami akan lakukan aksi turun jalan langsung ke kejaksaan, Karena di sini (pendaftaran, Red) ada proses kolusi dan nepotisme. Kami akan tuntut pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas masalah ini,”tegasnya
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyatakan bahwa wewenang atas Polkesma Kampus V berada di ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di Kabupaten Trenggalek.
Oleh karena itu, kami menyarankan aktivis GMNI untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak Polkesma Kampus V.
“Itu kewenangan ada di pusat bukan di sini GMNI-kan juga punya banyak anggota, maka dari itu kami hanya bisa menyarankan untuk klarifikasi saja di tempat yang dimaksud,” tutupnya
(Ag)
