Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Trenggalek, Senin (5/5/2025).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang membelit sektor pendidikan di daerah mereka.
Massa aksi membawa sejumlah tuntutan, mulai dari dugaan korupsi dalam penggunaan dana pendidikan, mahalnya biaya sekolah, politisasi kebijakan pendidikan, hingga maraknya kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Rian Firmansyah, Koordinator GMNI Trenggalek, menyoroti praktik monopoli dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan siswa.
“Kami mencium adanya indikasi penyusupan program yang tidak relevan dengan kepentingan peserta didik. Contohnya pembelian dua jenis buku dengan harga yang tidak wajar, yakni buku disiplin lalu lintas seharga Rp 350 ribu dan buku anti korupsi yang mencapai Rp 1,5 juta. Ini menjadi beban sekolah dan tidak menyentuh kebutuhan utama siswa,” tegasnya
Selain itu, GMNI juga mendesak realisasi pendidikan gratis secara menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa yang dimaksud pendidikan gratis bukan hanya penghapusan SPP, tetapi juga penghilangan berbagai pungutan liar yang masih marak di sekolah negeri maupun swasta.
Terkait kualitas pendidikan, GMNI menyoroti ketimpangan yang terjadi antara sekolah di wilayah perkotaan dengan yang ada di daerah pelosok. Mereka menilai pemerataan belum tercapai, dan siswa di daerah terpencil masih mengalami berbagai keterbatasan akses dan fasilitas.
GMNI juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang masih sering terjadi di institusi pendidikan, termasuk sekolah menengah, pesantren, hingga perguruan tinggi.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Trenggalek masih sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, ke mana fungsi pengawasan dan perlindungan bagi peserta didik?” ujarnya
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyampaikan bahwa,Kami apresiasi masukan dari GMNI. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pihak yang berwenang. Bila menyangkut kewenangan provinsi akan kami teruskan ke DPRD Jatim, dan jika skopnya nasional akan diteruskan ke DPR RI.
Aksi damai ini menjadi sinyal bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai pengontrol kebijakan publik, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat terhadap pendidikan yang adil, aman, dan berkualitas.
(Ag)
