Polres Blitar Kota Ungkap Kasus Pornografi Online Pasutri Blitar Raup Rp400 Juta

Kota Blitar – PersatuanBangsa.com
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar Kota berhasil mengungkap kasus dugaan produksi dan distribusi konten pornografi secara daring yang melibatkan pasangan suami istri (pasutri) asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Kedua tersangka berinisial PEK (38) dan K (37) diduga telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Maret 2025 dengan total pendapatan mencapai lebih dari Rp400 juta.

Pengungkapan kasus pornografi online ini merupakan hasil patroli siber yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Blitar Kota. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan akun media sosial yang menawarkan foto dan video bermuatan pornografi untuk diperjualbelikan melalui sebuah situs web.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menjelaskan, setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti, petugas kemudian bergerak ke Kota Denpasar, Bali. Kedua tersangka akhirnya berhasil diamankan di sebuah rumah kos.

“Setelah dilakukan penyelidikan, petugas bergerak ke Kota Denpasar, Bali, untuk mengamankan kedua terduga pelaku di sebuah rumah kos. Saat diamankan, keduanya memang berstatus sebagai suami istri,” jelas AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, saat gelar Konferensi Pers Senin (09/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka diduga memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aktivitas tersebut. PEK bertugas mengelola akun pada situs Ganknow.com dengan menggunakan identitas istrinya, K.

Akun tersebut diatur menggunakan sistem berlangganan eksklusif. Pelanggan harus membayar biaya sekitar 10 dolar AS atau setara Rp181.000 per bulan untuk dapat mengakses konten yang diunggah.

Dalam menjalankan aksinya, PEK diduga mengarahkan istrinya untuk membuat foto dan video bermuatan pornografi. Selanjutnya, konten tersebut diunggah ke situs dan ditawarkan kepada pelanggan melalui akun berbayar.

Polisi juga mengungkap bahwa lokasi yang digunakan untuk memproduksi konten berada di dua tempat, yakni salah satu hotel di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, serta sebuah kamar kos di Kota Denpasar, Bali.

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif kedua tersangka melakukan aktivitas tersebut diduga karena faktor ekonomi. Keduanya sebelumnya diketahui bekerja sebagai wiraswasta. Namun, usaha yang dijalankan sang suami mengalami kebangkrutan sehingga mereka kemudian sepakat memproduksi dan menjual konten pornografi.

Kapolres Blitar Kota menyebutkan, selama menjalankan aktivitas tersebut, kedua tersangka mampu memperoleh penghasilan sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta setiap bulan.

“Bahwa selama para pelaku ini melakukan aksinya, sudah kurang lebih mendapatkan Rp400 juta rupiah untuk kebutuhan pribadi sehari-hari,” tegas AKBP Kalfaris.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi konten pornografi.

Barang bukti tersebut di antaranya satu unit telepon seluler iPhone 16, satu unit laptop Lenovo, tripod, router Wi-Fi, satu unit sepeda motor Honda, buku rekening bank BCA, sejumlah pakaian dalam, serta alat bantu seksual.

Seluruh barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis, yakni Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keduanya terancam pidana penjara paling lama 6 hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sesuai ketentuan pasal yang diterapkan.

Saat ini, PEK dan K telah ditahan di Mapolres Blitar Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Blitar Kota menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindak kejahatan siber, khususnya penyalahgunaan teknologi digital untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten yang melanggar hukum.
(Red)

Pos terkait