Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berimbas pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah, termasuk Kabupaten Trenggalek. Senin (10/3/25)
Salah satu dampaknya adalah potensi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersumber dari DAU.
Meski DAU terpotong dari pusat, namun alih-alih mengikuti skema pemotongan ini, ASN di Trenggalek memilih untuk menggalang sumbangan atau donasi guna menopang pembangunan daerah.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan bahwa, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan pada APBD. Dari total anggaran sekitar Rp 1,9 triliun, Pemkab Trenggalek terdampak efisiensi sekitar Rp 54 miliar.
“Pemotongan terbesar ada di Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 25 miliar, yang biasanya digunakan untuk infrastruktur seperti perbaikan jalan. Selain itu, anggaran irigasi juga terkena dampak dengan pemotongan sekitar Rp 4 miliar,” ungkapnya
Terkait wacana sumbangan ASN, Doding menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul sebagai solusi agar TPP ASN tetap utuh meski DAU dari pusat sudah terpangkas.
“Ada dua pilihan. Jika mengikuti pemotongan DAU yang dilakukan pusat, maka TPP ASN otomatis ikut terpangkas. Namun, Bupati Trenggalek memiliki alternatif agar TPP tetap aman, yakni dengan menawarkan sistem donasi dari ASN untuk pembangunan,” jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk win-win solution, mengingat posisi kesejahteraan ASN Trenggalek masih berada di bawah daerah sekitar seperti Tulungagung, Kediri, dan Blitar. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Trenggalek.
“Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan menunggu keputusan final dari pemerintah daerah,” ungkapnya
Meski demikian, wacana sumbangan ASN ini juga masih menjadi polemik. Apakah akan menjadi solusi atau justru menimbulkan polemik baru. Pasalnya, tidak semua ASN sepenuhnya memahami skema ini. Sebagian besar masih mempertanyakan mekanisme sumbangan tersebut dan merasa keberatan jika nantinya bersifat wajib.
“Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau mengacu pada kebijakan pusat, TPP seharusnya dipotong. Tapi kalau ada alternatif lain yang lebih baik, tentu harus dikaji bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan,”tutupnya
(Ag)
