Tulungagung, PersatuanBangsa.com
launching kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi 27.500 pekerja rentan di kabupaten tulung agung, digelar dipendopo kongas arum kusumaning bongso tulungagung pada Selasa (12/9/2023)
Hadir dalam kegiatan tersebut kepala kantor wilayah BPJS. ketenagakerjaan kabupaten tulung agung, dan wakilnya serta perwakilan forkopimda. kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi serta perwakilan komunitas pekerja rentan, yang masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dihadapan para tamu undangan Bupati tulungagung maryoto birowo mengatakan, kegiatan launching ini adalah wujud kepedulian, pemerintah kabupaten tulung agung kepada ribuan tenaga rentan,” ini wujud kepedulian kita terhadap pekerja rentan di tulung agung baik petani, ojol, kemudian pekerja rentan lainya” ujarnya.
Keberadaan pekerja rentan di tulungagung memiliki resiko pekerjaan masing masing sehingga perlu perlindungan dengan adanya perlindungan dari BPJS. ketenagakerjaan ini. diharapkan para pekerja rentan seperti petani, tukang ojek online, kemudian yang punya usaha UKM bisa bekerja dengan tenang dan tak perlu khawatir karena sudah terlindungi BPJS ketenagakerjaan.
Bahkan ada yang baru dua hari ikut sudah menerima manfaat ada yang meninggal dan bisa dapat 42 juta, tentu kita tidak mengharapkan hal hal buruk terjadi jelasnya.
Kini total ada 46.731 warga tulung agung bukan penerima upah yang sudah terdaftar dalam BPJS. ketenaga kerjaan seperti ketua RT/RW serta perangkat desa dan pekerja non ASN dan pekerja rentan.
Dalam kesempatan itu kepala kantor wilayah BPJS. ketenagakerjaan Jawa timur, hadi purnomo mengapresiasi langkah yang diambil pemkab tulungagung.
Tentu kami mengapresiasi langkah yang telah diambil pemerintah kabupaten tulung agung dan berharap segera di akui oleh pemerintah kabupaten yang belum mengupayakan hal ini.” ucapnya.
Pihaknya berharap, langkah yang sama akan di ambil oleh pemkab lain yang ada di jawa timur, tentunya dengan mempertimbangkan kepeduliannya kepada pekerja rentan yang ada di wilayahnya masing masing.
Sementara itu kepala dinaskertrans kabupaten tulungagung menyebutkan progam tersebut diserap dari usulan masyarakat luas yang pada umumnya berpenghasilan tidak tetap, dan berlaku di tahun 2023 ini, sehingga tahun tahun berikutnya bisa tetap diteruskan, “tutupnya
(Jk)
