Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Trenggalek mulai mengungkap sejumlah target kinerja Bupati Trenggalek yang gagal tercapai. Sesuai LKPJ, sejumlah program prioritas pada Tahun 2024 yang dijanjikan, belum menunjukkan hasil optimal dan menjadi catatan serius bagi legislatif. Selasa (22/4/25)
Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengungkapkan bahwa,pembahasan LKPJ ini dilakukan secara maraton menjelang batas waktu evaluasi yang ditetapkan satu bulan sejak nota LKPJ disampaikan pada 26 Maret lalu.
“Kami kerja marathon. Hari ini kita mulai bahas di internal pansus, dan rencananya Senin pekan depan rekomendasinya akan di sampaikan ke pemerintah daerah,”terangnya
Sejumlah indikator pembangunan yang menjadi program unggulan pemerintah daerah ternyata belum mencapai sasaran. Salah satunya adalah pengembangan desa wisata, yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Disisi lain, sejumlah capaian juga dinilai tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya dilapangan.
“Pemenuhan hak atas anak juga belum maksimal. Lalu ada juga indikator pembangunan ekonomi inklusif yang belum tercapai. Semua ini sedang kami telusuri lebih lanjut,” tambahnya.
Pansus juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan program. Sejumlah agenda pembangunan dinilai jalan di tempat, padahal telah dianggarkan dalam APBD 2024.
“Kami akan klarifikasi langsung ke OPD yang menjadi penanggung jawab program. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi menyangkut efektivitas penggunaan anggaran publik,” tegasnya
Ia juga menjelaskan bahwa jika dalam jangka waktu sebulan DPRD tidak memberikan rekomendasi terhadap LKPJ, maka laporan dianggap selesai tanpa catatan. Kondisi ini bisa menjadi sebuah potensi kelonggaran yang bisa berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan.
“Karena itu pembahasan ini sangat penting. Harus ada catatan kritis dan saran konkret, agar pemerintah daerah bisa melakukan perbaikan tahun berikutnya,” tandasnya.
Evaluasi LKPJ ini menjadi momentum bagi DPRD Trenggalek untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Apalagi beberapa program yang digadang-gadang sebagai prioritas unggulan justru dinilai mandek di tengah jalan.
“Pansus akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengevaluasi LKPJ Tahun 2024 ini,” pungkasnya.
(Ag)
