Trenggalek – PersatuanBangsa.com
Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek memberikan catatan evaluasi kritis terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komindag). Selasa (10/11/26)
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD TA 2027, dewan evaluasi dasar kalkulasi penetapan target penerimaan dinas tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto, mengatakan bahwa, per 15 Oktober 2026, realisasi retribusi Komindag baru menyentuh Rp 2,02 miliar atau 60,87 persen dari target PAD 2026 yang dipatok sebesar Rp 3,32 miliar.
Sementara untuk tahun anggaran 2027, Komindag mengusulkan target PAD sebesar Rp 3,33 miliar dengan alokasi usulan belanja mencapai Rp 13,18 miliar.
”Kami mengambil dasar penetapan target PAD 2027. Target PAD harus dihitung berdasarkan seluruh potensi yang benar-benar ada di lapangan. Kami ingin penerimaan daerah bisa dioptimalkan,” tegasnya
Guna menutup celah kebocoran penerimaan serta memperbaiki akuntabilitas pencatatan transaksi di pasar-pasar daerah dan fasilitas publik, Komisi II memberi otorisasi Komindag untuk mempercepat penerapan sistem pembayaran digital.
Mugianto mendorong Komindag menjalin kolaborasi strategi bersama PT BPR Bank Trenggalek (Perseroda) dalam menyediakan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS).
Penggunaan teknologi pengumpulan retribusi dan sewa toko secara nontunai (cashless) ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi penerimaan secara signifikan.
”Kami mendorong pembayaran digital melalui kerja sama dengan Bank Trenggalek. Sistem ini diharapkan memudahkan transaksi sekaligus memperbaiki pencatatan pendapatan daerah,” paparnya.
Selain urusan penerimaan dan retribusi digital, Komisi II DPRD Trenggalek mendesak Komindag melakukan penataan serta pendataan ulang (inventarisasi) terhadap seluruh aset fisik daerah yang berada di bawah pengawasannya.
Langkah inventarisasi aset dan lahan komersial milik Pemkab Trenggalek dinilai krusial untuk mendukung program percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sekaligus memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan secara produktif dan bernilai tambah.
”Pemerintah daerah perlu mendata secara detail aset yang tersedia. Data tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan KDMP dan perencana pembangunan daerah ke depan,”tutupnya
(Red)
