Trenggalek–PersatuanBangsa.com
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Trenggalek, Jumat (21/2/2025).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja negara, termasuk pemotongan anggaran pendidikan.
Koordinator aksi, Genta Aditya Pranaya, menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini akan berdampak luas terhadap sektor pendidikan di Indonesia, khususnya di Trenggalek.
“Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan karena akan semakin memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara yang di kota dan desa. Infrastruktur pendidikan di Trenggalek saja masih jauh dari kata merata, apalagi jika anggarannya dikurangi,”ujarnya
Serta kami juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap program beasiswa, Berdasarkan data yang mereka himpun, pemotongan anggaran akan menyebabkan penurunan jumlah penerima beasiswa, termasuk program KIP-Kuliah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).
“Beasiswa KIP-Kuliah dipotong Rp 1,31 triliun, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dipangkas 10%, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia juga dikurangi 10%. Ini mengancam keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu,” ungkapnya.
Selain itu, para mahasiswa juga menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai prioritas utama.
“Daripada memberi makan gratis, lebih baik berikan pendidikan gratis. Banyak anak di desa-desa yang tidak bisa kuliah bukan karena kurang makan, tapi karena biaya pendidikan yang mahal,” tegasnya
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan terhadap infrastruktur jalan di Trenggalek yang masih banyak mengalami kerusakan. Mereka menyebut bahwa jalan yang rusak menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Kami menuntut agar pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang membahayakan masyarakat. Jangan sampai ada korban jiwa akibat kelalaian ini,”jelasnya
Aksi demonstrasi ini turut diwarnai kekecewaan para mahasiswa terhadap DPRD Trenggalek, karena tidak satu pun dari 45 anggota dewan yang hadir untuk menemui mereka.
Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, menyampaikan bahwa seluruh anggota dewan sedang bertugas di luar kota. Sebagai solusi, pihaknya mengadakan pertemuan daring dengan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang kemudian diikuti oleh para mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa Trenggalek menyatakan akan terus mengawal kebijakan ini dan berencana menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.
(Ag)
