Tulungagung – PersatuanBangsa.com
Kabar mengejutkan datang dari Bumi Marmer. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret nama orang nomor satu di Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Operasi senyap ini berlangsung secara maraton sejak Jumat (10/4/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim di lapangan telah mengamankan belasan orang dalam rangkaian operasi tersebut. Fokus utama dari penindakan ini adalah sang Bupati yang baru saja menjabat untuk periode kedua.
“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” ujarnya
Meski identitas 15 orang lainnya masih dirahasiakan, KPK menegaskan bahwa perkembangan kasus ini akan terus disampaikan secara berkala kepada publik. Saat ini, lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan sesuai dengan aturan KUHAP.
Gatut Sunu Wibowo bukanlah sosok baru di panggung politik lokal. Sebelum menduduki kursi Bupati untuk periode 2025–2030, ia merupakan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2021–2024.
Lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967, masa muda Gatut banyak dihabiskan di tanah kelahirannya sebelum akhirnya merantau ke Malang untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Merdeka pada tahun 1992. Tak hanya itu, sisi akademisnya pun terasah hingga meraih gelar Magister Ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun lalu.
Sebelum memutuskan terjun ke politik melalui PDI Perjuangan dan kemudian berlabuh ke Partai Gerindra, Gatut dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang material bangunan dengan jaringan bisnis yang luas hingga ke wilayah Trenggalek. Namanya kian melambung setelah memenangi Pilkada 2024 bersama Ahmad Baharudin dengan raihan suara telak mencapai 50,72 persen.
Di balik karier politiknya yang cemerlang, Gatut Sunu tercatat sebagai salah satu pejabat dengan aset yang cukup signifikan. Berdasarkan LHKPN per 3 September 2024, total kekayaan pria yang juga aktif di GP Ansor ini menembus angka Rp 18.078.162.376.
Kekayaan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk, mulai dari puluhan bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di titik strategis seperti Surabaya, Tulungagung, dan Trenggalek, hingga kepemilikan belasan kendaraan bermotor.
Kini, publik menanti kepastian status hukum dari sang Bupati. Penangkapan ini menambah panjang daftar pejabat daerah yang terjerat operasi senyap KPK, sekaligus menjadi ujian berat bagi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.
(Red)
