Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus menanggung kerugian dari sejumlah aset miliknya setiap tahun. Padahal, pemerintah membangun aset-aset tersebut dengan dana besar dan memberi mandat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelolanya demi menciptakan pendapatan daerah.
Ironisnya, alih-alih menghasilkan keuntungan, fasilitas seperti Rumah Susu, Rumah Coklat, Hotel Prigi, hingga Kolam Renang Jwalita justru terus merugi. Kondisi ini memicu sorotan tajam dari Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto.
“Rumah Susu sudah berdiri lebih dari lima tahun. Di sana ada tempat produksi dan penjualan produk UMKM. Tapi tiap tahun malah rugi. Biaya operasional dan pendapatannya jauh dari seimbang,” ungkapnya, Rabu (31/8/2025).
DPRD Desak Pemkab Gandeng Pihak Ketiga
Mugianto menilai OPD mengelola aset daerah dengan cara yang tidak profesional, sehingga kerugiannya terus berulang. Ia secara terbuka menegaskan bahwa ASN tidak cocok mengelola unit bisnis.
“Jika orientasinya profit, jelas ASN bukan orang yang tepat. Itu bukan bidang mereka. Jadi wajar kalau kami tidak bisa mengelolanya secara optimal,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemkab Trenggalek menyerahkan pengelolaan seluruh unit usaha daerah kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama. Menurutnya, langkah itu bisa membuat pengelolaan lebih efisien, transparan, dan mampu menyumbang pendapatan riil bagi kas daerah.
Komisi II DPRD Trenggalek khawatir kondisi ini akan terus membebani APBD jika dibiarkan. Aset yang seharusnya menghasilkan pendapatan justru menjadi beban permanen.
“Kita sudah membangun tempat, menyiapkan alat, bahkan SDM. Tapi aset itu tetap rugi. Lebih baik kita kerja samakan saja, supaya ada pemasukan setiap tahun dan APBD tidak terus terbebani,” terangnya
Pengawasan Lemah, OPD Penghasil Tidak Maksimal Selain menyoroti aset daerah, Mugianto juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap OPD penghasil. Menurutnya, OPD tidak memaksimalkan banyak potensi pendapatan, bahkan pendapatan terus menurun dari tahun ke tahun.
“Kami berharap ada dinas khusus untuk mengelola pendapatan daerah. Tapi karena variabelnya belum memenuhi, pengelolaannya tetap digabung dengan BAKEUDA. Akibatnya, fokusnya terpecah dan target PAD sulit tercapai,” jelasnya.
DPRD Minta Evaluasi Total
Sebagai penutup, Mugianto meminta Pemkab Trenggalek melakukan evaluasi total terhadap OPD penghasil. Ia menegaskan Pemkab harus memperjelas target pendapatan dan meminta OPD bertanggung jawab atas pencapaiannya.
“Kalau potensi terus merugi, kita harus bertindak. Jangan dibiarkan. Kita perlu mengotak-atik ulang cara kerja OPD penghasil agar kondisi fiskal daerah tetap sehat,” pungkasnya.
(Ag)
