Trenggalek – PersatuanBangsa.com
Komisi II DPRD Trenggalek Adakan Rapat dengan badan keuangan daerah terkait evaluasi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di ruang Aula DPRD Kabupaten Trenggalek lantai 1, Kamis (6/3/25)
Komisi II DPRD Trenggalek menggelar rapat evaluasi terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang tidak mencapai target 100 persen.
Dari target yang ditetapkan, PAD hanya terealisasi sebesar 95,87 persen dan ini juga membahas efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab tidak tercapainya PAD adalah pendapatan dari layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
“Pendapatan BLUD memang hanya bisa digunakan untuk operasional rumah sakit dan tidak bisa langsung masuk ke APBD. Namun, kami tetap menuntut agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pendapatan daerah, DPRD juga membahas strategi efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Inpres 1 Tahun 2025.
Beberapa langkah yang direncanakan meliputi pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan honorarium, lembur, makan-minum, belanja rutin, serta penyederhanaan jumlah panitia lelang dan panitia kegiatan.
“Pemotongan anggaran ini merupakan strategi agar efisiensi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa berjalan optimal,” tambahnya
Dari hasil diskusi, diketahui bahwa Kabupaten Trenggalek mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp54 miliar.
Langkah-langkah efisiensi yang sedang dibahas diharapkan dapat menyeimbangkan kondisi keuangan daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Hartoko, menambahkan bahwa rapat ini bertujuan untuk mempertajam langkah-langkah implementasi Inpres 1 Tahun 2025 serta mengevaluasi capaian PAD tahun lalu.
“Terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan, yaitu pemotongan dana transfer daerah dan upaya efisiensi anggaran di berbagai sektor,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Trenggalek dan DPRD akan terus memonitor efektivitas efisiensi anggaran ini serta mencari strategi lain guna meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
(Ag)
