Trenggalek – PersatuanBangsa.com
Menjelang akhir tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek bergerak cepat untuk menuntaskan sejumlah agenda penting.
Badan Musyawarah (Banmus) menggelar rapat pada Selasa (21/10/2025) dan menetapkan jadwal padat untuk Oktober dan November. DPRD akan memfokuskan pembahasan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta enam rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas.
Wakil Ketua DPRD Subandianto mengatakan,Pembahasan APBD memang memakan waktu cukup lama. Komisi-komisi sudah menjadwalkan pembahasan APBD 2026 dan akan melanjutkannya ke Badan Anggaran (Banggar). Insyaallah, kami akan menggelar Paripurna Persetujuan APBD 2026 pada akhir November.
Selain APBD, Banmus juga menetapkan jadwal pembahasan enam raperda. Lima raperda berasal dari inisiatif DPRD, sementara satu raperda lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Subadianto menjelaskan bahwa Banmus menugaskan setiap komisi untuk mengusulkan satu raperda yang dianggap mendesak dan penting bagi kepentingan publik. Satu raperda tambahan datang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait aturan kerja.
Ia menuturkan, DPRD akan menggelar rapat komisi, rapat panitia khusus (pansus), dan kunjungan kerja secara maraton selama dua bulan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat seluruh agenda legislasi dan pembahasan anggaran sebelum akhir tahun.
“Mulai Oktober hingga November, kami akan menjalankan jadwal padat untuk membahas APBD dan pansus raperda. DPRD mempercepat seluruh agenda agar bisa mengesahkan hasil pembahasan sebelum tahun berganti,” tegasnya.
Di balik padatnya agenda, DPRD Trenggalek menegaskan fokus utama pembahasan kali ini adalah efisiensi anggaran dan realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat.
DPRD memandang APBD 2026 sebagai momentum penting untuk menata ulang arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“APBD bukan sekadar formalitas tahunan. Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat Trenggalek,” ujarnya.
Menjelang akhir tahun anggaran, DPRD menghadapi tantangan besar karena waktu terbatas dan beban kerja meningkat.
Namun kami menilai semangat kolektif antaranggota dewan menjadi modal utama untuk menuntaskan seluruh agenda tepat waktu.
“Kami optimistis bisa menyelesaikan semua pembahasan sesuai target. Kolaborasi dengan eksekutif dan komitmen dari setiap komisi menjadi kunci keberhasilan,” pungkasnya
(Ag)
