DPRD Trenggalek Tolak KUA PPAS Tahun 2023 Karena Dianggap Tak Sesuai Prioritas Pembangunan

Trenggalek,PersatuanBangsa.com
DPRD Trenggalek mengadakan rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) membahas terkait pemaparan KUA PPAS tahun 2023 di ruang graha paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin (25/07/2022)

Wakil Ketua Agus Cahyono mengatakan bahwa, hasil dari banggar mencermati bahwa,performa KUA PPAS ini belum mencerminkan dari apa yang menjadi tema pembangunan.

Adapun yang tadi di samapaikan terkait, tema pembangunannya seperti, Covid-19, menuntaskan kemiskinan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan termasuk perekonomian masyarakat.

“Akan tetapi ketika kita, melihat performa dari distribusi anggaran di APBD, masih perlu kita revisi kembali. Sehingga hari ini, keputusan dari banggar tadi, draft KUA PPAS kita serahkan kembali ke TAPD untuk di lakukan revisi dan rasionalisasi,”ucapnya

Serta mungkin, ada beberapa anggaran-anggaran, yang kurang sesuai, dan bisa di geser ,agar bisa mewujudkan tema pembangunan tahun 2023.

“Di sisi lain, mengenai anggaran APBD di tingkat daerah, ada sedikit peningkatan sekitar kurang lebih 11 persen. Untuk itu kami akan berikan waktu lagi, sepekan untuk Tim TAPD, untuk meberi revisi kembali terkait dengan KUA PPAS,”ungkapnya

Mugianto selaku dari fraksi Demokrat menambahkan bahwa,kami mendengarkan pemaparan dari eksekutif,kami melihat bahwa, dari tema pembangunan dan masuk ke proyeksi pendapatan maupun proyeksi belanja.

Dengan itu kami melihat, dari proyeksi pendapatan masih sangat jauh dari harapan. dan kalau di proyeksi belanja kita melihat di sistim belanjannya sangat jauh berbeda antara, belanja pegawai,barang dan jasa dan belanja modal, jika belanja modal itu manfaatnya langsung bisa di rasakan dan bermanfaat termasuk belanja inflastruktur.

“Sedangkan sejak tahun 2021-2023 ini, anggarannya menurun, di tahun 2021, dengan jumlah 293 miliyar, di tahun 2022 dengan jumlah 423 miliyar, sedangkan di tahun 2023 turun menjadi sekitar 235 miliyar,”pungkasnya

Di sisi lain, Tim TAPD belum bisa memberi keputusan terkait, permasalahn itu, serta belum bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada seperti, jalan yang sudah lama rusak.

“Jika ingin menuntaskan kemiskinan itu, inflastrukturnnya harus terbangun dengan baik, dan harus bisa mengkaji dari sisi manapun. oleh sebab itu, dari faktur APBD belum layak untuk kita bahas, dan harus kami kembalikan,”tutupnya (Ag)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *