Blitar, PersatuanBangsa.com
DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penting: mendengarkan jawaban Bupati Blitar atas pandangan umum yang telah disampaikan seluruh fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD, Rabu malam (18/6/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Supriadi, rapat paripurna ini dihadiri lengkap oleh Wakil Ketua II Ratna Dewi N.S., Bupati Blitar Rijanto, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang hadir.
Dalam pengantarnya, Supriadi menjelaskan bahwa sidang kali ini merupakan lanjutan dari rangkaian tahapan pembahasan Ranperda.
Sebelumnya, Bupati Blitar telah memaparkan penjelasan awal pada 16 Juni, yang kemudian disusul dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD.
“Sebagaimana ketentuan tata tertib DPRD, tahapan berikutnya adalah mendengarkan jawaban resmi dari Bupati atas seluruh masukan, apresiasi, maupun kritik yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi,” terang Supriadi.
Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rijanto memberikan respon atas sejumlah catatan penting dari fraksi, termasuk soal capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diapresiasi namun juga disertai kritik mengenai dampak riil pembangunan di lapangan.
“Kami sangat menghargai seluruh masukan dari fraksi-fraksi. Apresiasi sekaligus kritik yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi kami untuk terus menyempurnakan kinerja pemerintahan ke depan,” ujar Rijanto.
Menurut Rijanto, proses pembahasan Ranperda ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, sekaligus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Seperti diketahui, dalam pandangan umum sebelumnya, beberapa fraksi menyoroti persoalan mendasar di Kabupaten Blitar, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga kondisi infrastruktur yang belum merata.
Meskipun capaian administrasi keuangan dianggap baik, DPRD berharap pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama.
Bupati Rijanto berjanji akan menindaklanjuti semua masukan dari DPRD. “Kami berkomitmen menjalankan program-program pembangunan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna malam itu berlangsung lancar dan penuh suasana saling menghargai. Tahapan pembahasan Ranperda selanjutnya akan masuk pada pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum nantinya disahkan menjadi peraturan daerah.
Melalui rangkaian pembahasan ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar berharap hasil akhirnya benar-benar mampu menjawab harapan masyarakat sekaligus mempercepat kemajuan daerah.
(Gus)
