Cegah Praktik Transaksional Audit LIRA Banda Aceh Minta PDAM Se-Aceh Ambil Hikmah Kasus OTT dan Bekerja Sesuai Aturan

BANDA ACEH — PersatuanBangsa.com
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Banda Aceh mengingatkan seluruh jajaran manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM di 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh untuk bekerja secara profesional dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imbauan ini disampaikan menyusul mencuatnya sejumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pimpinan BUMD air minum di luar daerah terkait dugaan pengondisian hasil audit keuangan.

Wali Kota DPD LIRA Kota Banda Aceh, Muhammad Ichsan Nizali, SE, menegaskan bahwa langkah mengingatkan ini merupakan bagian dari kapasitas dan fungsi LIRA sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan peran kontrol sosial (social control) serta mitra kritis pemerintah daerah dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.

“Dalam kapasitas LIRA sebagai lembaga kontrol sosial dan mitra kritis dalam pencegahan tindak pidana korupsi, kami berkewajiban mengingatkan direksi dan seluruh jajaran PDAM di kabupaten/kota se-Aceh agar mengambil hikmah dari kasus OTT auditor BPK dan direktur PDAM yang terjadi belakangan ini.

Jangan pernah mencoba melakukan praktik transaksional atau pengondisian temuan audit. Bekerjalah lurus sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Ichsan Nizali dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Ichsan menambahkan, apabila jajaran manajemen PDAM menemukan kendala, keraguan, atau regulasi yang kurang dipahami dalam pelaksanaan teknis maupun pengelolaan keuangan, jalur konsultasi dan pendampingan resmi terbuka lebar dan harus diutamakan.

“Jika ada hal-hal yang kurang dipahami oleh pihak PDAM, sebaiknya segera berkonsultasi secara resmi dengan Perpamsi daerah, Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres setempat, BPK Perwakilan wilayah, BPKP, maupun Inspektorat.

Semua lembaga tersebut memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, serta pendampingan hukum agar operasional perusahaan tidak keluar dari rel aturan,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai perusahaan daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak sekaligus menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah, PDAM memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Setiap temuan dalam proses pemeriksaan sejatinya merupakan instrumen evaluasi untuk memperbaiki sistem administrasi, keuangan, maupun operasional pelayanan air bersih kepada masyarakat, bukan sesuatu yang harus ditutupi dengan cara-cara melanggar hukum.

“Jika tata kelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta operasional dijalankan secara transparan dan akuntabel sejak awal, ditambah aktif berkonsultasi dengan aparat pengawas dan penegak hukum, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan saat audit berlangsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, DPD LIRA Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan publik guna memastikan kinerja BUMD air minum di Aceh berjalan sesuai aturan agar anggaran daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan air bersih bagi pelanggan.

“Fokus utama PDAM adalah pelayanan publik. Pastikan manajemen tetap solid, patuh regulasi, terbuka untuk berkonsultasi, dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme,” tutupnya.
(Bgs)

Pos terkait