Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Pemerintah pusat telah umumkan WFH 1 hari setiap minggu mulai 1 April 2026. Menanggapi instruksi WFH ini Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menegaskan bawasannya keberadaan WFH nanti harus benar benar bisa mewujudkan efisiensi energi. Kalau tidak bisa mewujudkan efisiensi energi, menurut Mas Ipin untuk apa dilakukan. Rabu (1/4/26)
Sebagai kepala daerah, tentu Bupati Trenggalek akan melaksanakan arahan dari pemerintah pusat, namun menurutnya arah kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya harus benar-benar bisa mewujudkan tujuan utamanya.
Menegaskan hal ini karena kepala daerah yang dipercaya menjadi Wakil Ketua APKASI itu tidak ingin menciderai hati masyarakatnya. Selain itu cita-cita efisiensi energi yang digaungkan bisa benar benar tercapai.
Dengan perinsip satu hal yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait WFH ini adalah, efisiensi, penghematan konsumsi energi ditengah lonjakan harga-harga energi yang seperti ini.
“buat apa WFH bila struktur APBDnya tidak berubah. Jadi ini keinginan saya pribadi, kalau setiap minggu katakanlah 1 minggu WFH 1 kali atau sehari , berarti sebulan ada 4 kali. Satu bulan waktu kerja 25 hari. Dalam 25 ini berarti kurang lebih sekitar 20%,” imbuhnya.
Jadi kalau WFH 1 hari, berarti seharusnya ada penghematan 20%. Nanti akan saya minta simulasi, berapa penghematan dari operasional kantormu. Apakah bisa turun 20% betul apa tidak. Biaya listrikmu, makan minummu dan perjalanan dinasmu bisa turun 20% apa tidak, kalau tidak kenapa harus WFH.
Jadi kalau WFH, harus turun betul dan struktur APBDnya harus berubah. Itu yang saya minta, biaya-biaya bisa turun 20%. Sehingga nanti kita alihkan satu kita masih punya PR infrastruktur, kemudian kedua akan kita cadangkan untuk dana darurat ketika nanti terjadi katakanlah krisis ekonomi atau pemerlu kesejahteraan yang butuh karena imbas dari kenaikan harga-harga energi. Sehingga nanti kita bisa memberikan subsidi, punya program subsidi maupun program bantuan sosial. Jadi itu yang saya inginkan, setelah ini saya akan bicarakan dengan seluruh tim anggaran dan juga kepegawaian.
Jadi kalau tetap ingin WFH dan kalau pusat inginnya efisiensi, struktur APBD nya harus berubah. Sudah diputuskan WFH ini mulai 1 April ini dan tentu kita akan melaksanakan, tapi akan saya laksanakan kalau saya sudah dapat komitmen dari semua penanggung jawab di satuan kerja masing-masing. Ini WFH untuk lakukan efisiensi dan buktikan kepada saya efisiensimu bisa dilakukan lagi di sisi yang mana.
Pelaksanaannya yang penting 1 hari dan itu tidak hatus hari Jumat. Seperti contoh di Jawa Timur, Ibu Gubernur menyampaikan itu di Hari Rabu. Sehingga tidak terjadi asumsi yang namanya Long Weekend.
“Enak banget jadi ASN, gajinya tetap tapi liburnya panjang. Yang terkecualikan pelayana publik dan segala macam ya tentu saya tidak lagi meminta efisiensi. Karena dia juga harus memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan sebagainya. Seperti Puskesmas dan yang lainnya,” terangnya.
“Jadi saya tidak fokus pada hari apa atau berapa harinya. Rapi kalau mau hemat, ya mana penghematannya,”tutupnya
(Red)
