Trenggalek, PersatuanBangsa.com
Potensi pendapatan daerah dari sektor kendaraan bermotor di Kabupaten Trenggalek dinilai masih belum maksimal. Jumat (23/5/25)
Salah satu penyebabnya, banyak kendaraan milik warga yang hingga kini masih menggunakan pelat nomor luar kota. Kondisi ini berdampak langsung pada aliran pajak kendaraan yang justru masuk ke daerah asal pelat, bukan ke Trenggalek.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin, secara tegas mendorong masyarakat untuk segera melakukan balik nama kendaraan agar tercatat resmi sebagai kendaraan berpelat Trenggalek. Menurutnya, langkah sederhana ini bisa menjadi bentuk gotong royong warga dalam memperkuat fiskal daerah.
“Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk memperkuat keuangan daerah? Salah satunya ya itu, kalau beli kendaraan bekas, terus pelatnya masih luar kota, tolong dibalik nama. Supaya sebagian pajaknya bisa masuk Trenggalek,” tegasnya
Mas Ipin bahkan berencana berkomunikasi langsung dengan Samsat dan pihak terkait agar proses balik nama kendaraan bisa dibuat lebih mudah dan terjangkau. Ia berharap ada semacam paket layanan balik nama yang lebih murah, sehingga masyarakat makin terdorong untuk berpartisipasi.
“Saya nanti juga akan bicara ke instansi terkait, ke Samsat, supaya proses balik namanya lebih gampang, kalau bisa malah ada paket balik nama yang lebih murah,” ujarnya.
Mas Ipin menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi kendaraan, tetapi berkaitan erat dengan pendapatan daerah. Ia menyebut, meskipun sudah ada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), namun jika pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke kas Trenggalek, maka akan berdampak pada kemampuan daerah dalam membangun fasilitas publik, termasuk perbaikan jalan.
“Kalau beli kendaraan, terus pelatnya luar kota, sebagian pajaknya ya nggak masuk Trenggalek. Itu kan percuma. Dampaknya, anggaran buat bangun jalan atau fasilitas publik juga nggak maksimal,” tambahnya.
Langkah ini, lanjut Mas Ipin, merupakan bentuk pemerintah daerah yang dinamis dan tidak hanya terkotak oleh aturan struktural maupun anggaran semata. Ia ingin ada kolaborasi nyata antara pemerintah dan warga demi kepentingan bersama.
“Kita harus jadi pemerintah yang dinamis. Nggak cuma diam di aturan dan anggaran. Kalau bisa disiasati lewat gotong royong kayak gini, ya kenapa nggak,” pungkasnya
(Ag)
