JAKARTA,PersatuanBangsa.com
Presiden Joko Widodo tak kuasa menahan amarahnya ketika mengetahui neraca impor kementerian, BUMN dan pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan belanja produk dalam negeri.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022).
presiden memaparkan situasi dunia yang serba tidak pasti akibat terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Akibatnya terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan hingga inflasi yang dirasakan oleh banyak negara di dunia. Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Selain itu, Presiden menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun. Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.
“Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen,” jelasnya.
“Sedangkan BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita Kok tidak kita lakukan Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,”ungkapnya
Dengan APBN dibelanjakan produk impor Jokowi merasa jengkel karena anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelikan produk impor. Dia menilai uang yang berasal dari pajak rakyat itu lebih baik digunakan untuk memperbanyak konsumsi barang buatan dalam negeri.
“Kejengkelan yang diungkapkan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan hadirin. Namun, Jokowi masih merasa jengkel. Dia lantas mengingatkan kepada kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri maka akan diumumkan secara terbuka. Baca juga: Tinjau Kesiapan GWK Cultural Park untuk KTT G20, Jokowi Sampaikan Sejumlah Evaluasi,”tuturnya
Dengan kompak menjawab setuju. dan Jokowi menegaskan, ancaman yang disampaikannya itu tidak main-main. Sebah saat ini semua pergerakan konsumsi barang maupun jasa di kementerian maupun pemda sudah dapat dipantau secara terbuka.
“Ancam potong dana untuk daerah Karena tingkat konsumsi barang impor oleh pemda masih tinggi, presiden mengancam memotong besaran dana alokasi khusus (DAK) dan menahan dana alokasi umum (DAU) jika tak ada komitmen menggunakan produk dalam negeri Jokowi meminta sejumlah pihak mengawasi transaksi pemerintah daerah,”tutupnya
