Trenggalek – PersatuanBangsa.com
Pemerintah Kabupaten Trenggalek akhirnya mengoreksi rencana ambisiusnya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai ratusan miliar rupiah. Rabu (12/11/25)
Setelah gagal merealisasikan pinjaman pada Perubahan APBD 2025, Pemkab menurunkan target pinjaman tahun 2026 dari Rp100 miliar menjadi sekitar Rp70 miliar.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan,Tahun 2026 kita fokus meningkatkan potensi pendapatan daerah. Sedangkan tahun 2025 sebenarnya untuk infrastruktur. Karena pinjaman 2025 gagal, maka dua fokus itu kita satukan di tahun 2026.
Pemkab sebelumnya menyiapkan dua tahap pinjaman daerah masing-masing Rp50 miliar untuk tahun 2025 dan 2026. Namun karena tahap pertama gagal, Pemkab menggabungkannya menjadi satu pinjaman di tahun 2026 dengan nominal lebih kecil.
“Dari total rencana Rp100 miliar, akhirnya hanya sekitar Rp70 miliar. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Pembiayaan 2026 Fokus pada Infrastruktur dan Peningkatan PAD,dan Pemkab akan menggunakan pinjaman Rp70 miliar itu untuk dua prioritas utama:
Infrastruktur publik: sekitar Rp40 miliar akan digunakan membangun jalan dan fasilitas publik. peningkatan PAD: sekitar Rp30 miliar akan dialokasikan ke sektor pariwisata dan ekonomi produktif.
Dengan bergesernya seluruh pembiayaan ke 2026, Pemkab akan menjalankan proyek infrastruktur dan peningkatan PAD secara bersamaan.
“Pemkab akan membiayai proyek infrastruktur dan penguatan PAD dari pinjaman daerah pada tahun yang sama, yaitu 2026,” terangya
Ia menegaskan bahwa kebijakan pinjaman 2026 harus fokus pada sektor wisata produktif yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. DPRD ingin memastikan dana pinjaman benar-benar menjadi modal produktif yang membantu menutup cicilan dan bunga utang.
Bunga Rp9 Miliar Jadi Tantangan, DPRD Dorong PAD Naik
Doding menjelaskan bahwa Pemkab akan mencicil pinjaman daerah hingga 2029 dengan total bunga sekitar Rp9 miliar selama tiga tahun.
Pemkab sudah menghitung proyeksi pembayaran agar tidak membebani APBD secara berlebihan.
“Kami sudah menghitung beban bunganya. Total bunga sekitar Rp9 miliar selama tiga tahun. Harapan kami, peningkatan PAD dari sektor pariwisata bisa menutup beban itu. Jadi pinjaman ini harus benar-benar produktif dan bermanfaat bagi rakyat,”tutupnya
(Ag)
