Besarnya SILPA Di Tahun Anggaran 2021 Komisi II Minta TAPD Untuk Segera Mengatur Ulang Manajemennya

Trenggalek,PersatuanBangsa.com
DPRD Trenggalek Komisi II Adakan Rapat kerja terkait agenda evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2022, di ruang rapat DPRD Kabupaten Trenggalek. Kamis (23/06/2022)

Ketua Komisi II Mugianto mengatakan bahwa, SiLPA tahun anggaran 2021 yang sangat besar, berdasarkan hasil temuan BPK, ada sebesar 224 miliar. Sedangkan kebutuhan masyarakat sampai sekarang belum di tangani, utamanya, infrastruktur jalan dan jembatan yang saat ini keadaannya hancur semua.

“Dengan adanya hal ini, sangatlah ironis jika masih terjadi anggaran yang membeku sedangkan, kebutuhan masyarakat banyak yang belum terdanai. Untuk itu, hari ini kita menginggatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BAPEDA untuk merubah sekema sistem managemen penganggaran di Kabupaten Trenggalek,”tegasnya

Dengan tujuan, Agar dalam perencanaan tidak berdasarkan kemauan masing masing TAPD, akan tetapi berdasar kebutuhan, seirama dengan RPJMD. dan RENJA OPD sesuai RKPD dan harus berdasarkan landasan yang ada konsistensinya.

“Berdasarkan penuturan mereka, pihaknya mengakui bahwa, plafon anggaran yang diberikan TAPD kepada OPD itu, tidak sesuai kebutuhan melainkan, hanya diberi plafon anggaran sekian untuk disesuaikan dengan kegiatan,”ucapnya

Itulah, yang menjadi pemicu kenapa ditahun 2021 terjadi SiLPA yang cukup fantastis besar, karena ada OPD yang butuh anggaran tidak diberi anggaran.

“Sedangkan disatu pihak OPD, yang tidak butuh anggaran justru digelontor anggaran. Berati ini namanya, salah perencanaan untuk itu, hari ini kita evaluasi agar tidak terjadi lagi ditahun anggaran berikutnya,”ungkapnya

Adapun diperencanaan tahun 2022 ini, dalam menentukan anggaran belanja modalnya, juga masih terlalu kecil, jadi ditahun 2023 nanti, SiLPA tahun 2022, juga tidak akan berbeda jauh dengan silva tahun 2021.

“Jika belanjaan modal masih terus relatip kecil, sedangkan anggaran belanja pegawai tinggi, termasuk Tambahan Penghasilan PNS (TPP) yang cukup besar, kurang lebih 96 miliar. Sedangkan realisasi ditahun 2021 kemarin, cuman 82 miliar dari plapon 86 miliar, untuk tahun 2022 berapa realisasinya dari plapon 96 m kita juga belum tahu,”pungkasnya

Dengan adanya permasalahan itu, akan berpengaruh terhadap Kondisi Keuangan Daerah (KKD) mengingat antara KKD dengan belanja modal itu, harus seimbang. dalam arti, belanja langsung dengan tidak langsung harus imbang.

“Sedangkan untuk saat ini, anggaran belanja kita, masih dibawah angka 300 miliar, dan APBD kita, diangka 2 triliun. tentu ini adalah hal yang ironis sekali pertanda APBD kita, tidak Pro Rakyat melainkan Pro ASN,”tutupnya (Ag)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *